Dari Premium Menuju Pertamax

Agustus 2010ini menjadi bulan yang kemungkinan akan banyak menuai pro-kontra ditengah masyarakat, pasalnya pada bulan agustus yang akan datang alah sat kebijakan pemerintah melalui Kementrian Energi sumber Daya Mineral (ESDM) akan menelurkan satu kebijakan baru mengenai subsidi bahan bakar minyak (BBM) yaitu premium yang dikhususkan bagi para pengguna kendaraan epeda motor, mereka yang menggunakan sepeda motor sebagai "kuda tunggangan' sehari-hariharus rela merogoh kocek lebih dalamuntuk menggunakan bahan bakara yang biasanya premium menjadi pertamax. Dengan adanya kebijakan inilah yang dikhawatirkan akan menyulut pro-kontra dimasyarakat yang umumnya menggunakan sepeda motor, namun kebijakan ini bukan tanpa alasan dikeluarkan pemerintah, hal ini diakibatkan dari pembengkakan yang terjadi pada konsumsi BBM yang melampaui target dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Gara-gara jumlah motor yang semakin membludakpemerintah mengalami kerugian yang cukup besar dari subsidi tersebut.
Apabila saat ini untuk membeli premium sukup dengan uang Rp. 5000 yang akan mendapatkan 1,1 liter premium, agustus mendatang dengan jumlah nominal yang sama tidak akan mungkin mendapatkan satu literpun untuk pertamax, padahal apabila diperhatikan banyak pula kendaraan mewah yang mengisi tangki bahan bakarnya dengan bahan bakar yang disubsidi ini dan nampaknya mereka enggan untuk mengisi kendaraan mewahnya dengan bahan bakar yang harganya lebih tinggi dibandingkan premium. Mengapa kebijakan ini justru diperuntukan bagi mereka yang hanya mengisi bahan bakarnya cukup dengan nominal uang kecil? Justeru konsumsi untuk satu buah kendaraan roda empat bisa mengisi sepuluh buah sepeda motor, bayangkan saja apabila kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat kecilini jadi digulirkan, selain akan menambah derita dan beban bagi masyarakat menengah kebawah yang paling banyak menggunakan sepeda motor untuk keperluan mereka sehari-hari, disamping itu juga pemerintah seakan "buta" dan melindungi mereka yang boros dalam menggunakan BBM untuk kendaraan mereka dan juga melindungi mereka yang membebani APBN.

Apakah pemerintah akan memfasilitasi mereka yang memarkir sepeda motor mereka akibat dari digulirkannya kebijakan tersebut dengan angkutan massal yang mudah dijangkau, aman, nyaman dan tentu saja murah. apabila hal tersebut terjadi maka kebijakan ini akan menjadi kebijakan pemeritah kedua yang membatasi gerak bagi pengendara sepeda motor setelah kebijakan pertama yang melarang penggunaan helm yang tidak memiliki logo Standar Nasional Indonesia (SNI) dan dipastikan akan banyak dari mereka yang "menggantung" sepeda motor kesayangannya sebagai pajangan didepan rumah mereka.

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•